PENGELOMPOKAN UNDANG UNDANG NO 17 DAN KETENTUAN UMUM

PENGELOMPOKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

PASAL-PASALMENURUT PENGERTIANNYA

Dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dapat dikelompokan ke dalam beberapa kelompok untuk memudahkan pengertian atas UU tersebut. Pengelompokkan didasarkan atas pengertian yang tercantum dalam BAB I Pasal 1 UU baru, dan bukan merupakan sistermatika resmi dari undang-undang itu sendiri.

Secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 8 kelompok, yaitu :

Ø  Kelompok I – terdapat 5 pengertian mengenai Kepabeanan, Daerah Pabean, Kawasan Pabean, Kantor Pabean, dan Pos Pengawan Pabean ;

Ø  Kelompok II – terdapat 2 pengertian mengenai kewajiban pabean dan pemberitahuan pabean ;

Ø  Kelompok III – terdapat 5 pengertian mengenai Menteri, Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal, pejabat bea dan cukai dan orang atau badan hukum;

Ø  Kelompok IV – terdapat 4 pengertian mengenai impor,ekspor, bea masuk dan bea keluar;

Ø  Kelompok V – terdapat dua pengertian mengenai tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, tempat penimbuna pabean ;

Ø  Kelompok VI – Terdapat satu pengertian mengenai barang tertentu yang pengangkutannya diawasi ;

Ø  Kelompok VII – terdapat satu pengertian mengenai audit;

Ø  Kelompok VIII – terdapat satu pengertian mengenai tariff / klasifikasi barang.

KETENTUAN UMUM definisi

Pasal 1

Kepabeanan adalah seluruh  rupa apapun yang berhubungan dengan pengawasan kepada lalu lintas barang yang baru maupun akan masuk ataupun juga keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk ;

Ketentuan ini menegaskan bahwa fungsi utama kepabeanan adalah pengawasan, sehingga fungsi regulerend atau yang mengatur yang dahulu dilakukan dengan banyaknya peraturan yang dikeluarkan, beralih kepada fungsi pengawasan. Apa artinya ? Sistem pencapaian target penerimaan Negara dari bea masuk bukan lagi merupakan tujuan utama. Pengawasan lebih ditekankan dengan adanya ancaman terhadap industri dalam negeri atau kepentingan masyarakan luas. Yang bersifat ancaman, misalnya dengan membanjirinya produk yang berasal dari luar daerah pabean dan membanjiri pasar dalam negeri, menyebabkan produk dalam negeri kalag bersaing ( harga murah dan biaya produksi rendah )

Daerah Pabean adalah teritori yang dikuasai oleh negara Republik Indonesia yang meliputi daearah wilayah darat, perairan dan juga wilayah udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang undang ini. Ketentuan daerah pabean menunjukkan otoritas kepabeanan berada dan diberikan undang-undang yaitu :

1.       Pengawasan atas lalu lintas barang yang keluar masuk Daerah Pabean, menurut undang undang, merupakan saat pemunngutan bea masuk atau bea keluar pada waktu barang melintasi daerah pabean ;

2.       Pemeriksaan, pertama, dalam rangka pengawasan dan pemenuhan kewajiban kepabeanan. Kedua pengawasan dalam rangka pengujian kepatuhan penngguna jasa kepabeanan tas peraturan perundang-undangan kepabeanan maupun yang berasal dari instansi lain yang mengatur mengenai barang barang tertentu yang harus diawasi ;

3.       Penyelidikan, penyidikan apabila terdapat bukti permulaan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan mengarah kepada tindak pidana.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batasan-batasan tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, dan tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan  DJBC;

Pemikiran dari pembentuk udang-undang untuk membangun suatu kawasan pabean di dasarkan atas kesulitan pabean untuk mengawasi seluruh peraitan. Untuk maksud tersebut daerah pabean ditarik garis ke pelabuhan-pelabuhan tertentu yang dianggap layak untuk menangani penyelesaian pemenuhan kewajiban kepabeannya. Kawasan pabean didesain untuk untuk menimbun barang barang yang belum dipenuhi kewajiban kepabeanannya. Kawasan ini dikelilingi oleh pagar satu pintu masuk dan keluar.

Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang undang. Kewajiban ini merupakan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan terhadap perundang undangan kepabeanan;